Subsidi pemkab atas pedagang minyak goreng yang belum tercover pemerintah pusat sekadar isapan jempol. Hingga saat ini para pedagang di pasar tradisional pun masih gigit jari lantaran subsidi berpaling ke pelaku industri kecil menengah (IKM).
Seperti yang diungkapkan Yoyo, salah satu Pedagang Migor di Pasar Kedungmaling, Kecamatan Sooko. ’’Belum ada. Sampai dengan hari ini tidak ada yang namanya subsidi,’’ sebut Yoyo. Bahkan, di tengah dirinya masih menghabiskan stok terhadap migor kulakan lama, belakangan dia malah didatangi sales dari salah satu migor kemasan dengan harga mahal.
Satu karton masih Rp 234 ribu untuk kemasan dua liter. ’’Tapi saya tidak berani kulakan lagi, jualnya kalah sama ritel minimarket yang harganya lebih murah Rp 14 ribu per liter karena disubsidi pemerintah, tapi pedagang kecil sendiri tidak,’’ jelasnya.
Hingga seminggu penerapan satu harga migor Rp 14 ribu per liter di minimarket yang berlaku pada pusat perbelanjaan di bawah Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO), pedagang pasar tradisional sendiri masih gigit jari. ’’Ambyar, pedagang kecil malah tidak dapat subsidi,’’ sesalnya.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Disperindag Kabupaten Mojokerto Iwan Abdillah, menegaskan, rencana subsidi pemda bagi pedagang kecil memang urung terlaksana. Menyusul, sesuai petunjuk pemerintah Provinsi Jatim ada proses refraksi atau pengembalian harga untuk minyak yang telah dikulak dengan harga sebelum aturan minyak satu harga. ’’Kalau pedagang itu terlanjut kulakan lama, pedagang akan refraksi, uangnya bakal dikembalikan. Jadi mereka kulaknnya di bawah Rp 14 ribu, sehingga jualnya Rp 14 ribu per liter,’’ ungkapnya.
Sosialiasi sudah gencar dilakukan, hanya saja, para pedagang terlihat enggan melakukan refaksi. Tak urung sebagai tindak lanjut dalam menekan harga satu harga pemda bakal melakukan operasi pasar (OP). Kabupaten Mojokerto ada kuota 10 ribu liter untuk dibagikan ke warga dengan harga lebih murah di bawah Rp 14 ribu per liternya. ’’Bahkan, bisa Rp 12,5 ribu per liter. 10 ribu liter ini kita distribusikan ke pelaku IKM 6 ribu liter dan 4 ribu liter pada masyarakat umum,’’ tegasnya.
Teknisnya OP ini bakal digelar di sejumlah pasar yang dikelola Pemkab dalam beberapa hari ke depan. Sebaliknya, bagi pelaku IKM disperindag bakal melakukan penyaluran dengan sitem kupon agar tetap sasaran. ’’By name, by address, kita sudah punya data-datanya, pelaku IKM mana saja yang membutuhkan migor dalam produksi usahanya,’’ jelasnya.
Sementara itu, sebelumnya Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati sempat menegaskan bakal memberi atensi bagi para pedagang di pasar tradisional. Untuk meringankan beban, pemda berencana memberikan subsidi untuk menekan kerugian lantaran belum menjadi prioritas pemerintah pusat dalam penerapan satu harga migor Rp 14 ribu per liter seperti di toko modern. ’’Kita pemerintah daerah akan bantu dengan operasi pasar. Barangkali ada permasalahan ketika para pedagang belinya di atas Rp 14 ribu, otomatis kan mengalami kerugian, itu nanti kita akan bantu masyarakat di pasar-pasar rakyat dalam beberapa hari ke depan,’’ jelasnya. (ori/fen)